mendapatkan kesepakatan melalui pertambangan selatan

Pergulatan Islam melawan Kapitalisme Pertambangan ...

 · Melalui lobi-lobi, muncul kesepakatan: Pangeran Tamjid menjadi Sultan dan Pangeran Hidayatullah menjadi Mangkubumi. Sedikit masalah kini tertutupi, tapi tidak terselesaikan. Semakin hari, semakin terlihatlah apa maksud dan tujuan orang-orang Belanda untuk menguasai Keraton di Kayutangi: tanah, lada, dan tambang.

Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab menyediakan data da informasi di bidang statistik. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintan Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Dalam menghasilkan dan menyediakan data ...

Merawikan Kisah Pertambangan di Renah Sekalawi: Anotasi ...

 · Jadilah Lebong di konotasi sebagai wilayah pertambangan. Secara masif perburuan emas mulai dilakukan oleh kolonial Belanda. Penaklukan dimulai secara politik melalui kesepakatan antara Suku Rejang dengan Kolonial Belanda di Topos pada tahun 1866.

Kesepakatan Final Perundingan Antara Pemerintah dan PT ...

 · Setelah melalui serangkaian perundingan dan negosiasi yang berat dan ketat, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan final pada pertemuan hari Minggu 27 Agustus 2017, sebagai berikut: Landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan berupa Kontrak ...

Studi pengembangan wilayah kota tengerang Selatan melalui ...

21 Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil Studi Pengembangan Wilayah Kota Tangerang Selatan Melalui Pendekatan Sektor-Sektor Unggulan. 1.6 Rumusan Masalah. Setiap pemerintah khususnya daerah dituntut untuk mampu …

AMAN Catat 6 Masalah UU Minerba Hasil Revisi Hingga ...

 · "Dalam perubahan ini, pengaturan mengenai perpanjangan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dilakukan tanpa melalui lelang," tuturnya. Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Irres) Marwan Batubara menyebutkan ada kesepakatan oligarki konspiratif yang memuluskan revisi UU Minerba ini pada ...

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Tahun 2013-2033. Setelah mendapatkan Rekomendasi Gubernur Aceh dan persetujuan substansi dari Menteri Pekerjaan Umum, saat ini Rancangan Qanun tersebut sedang menunggu untuk pembahasan dengan DPRK guna dicapai kesepakatan antara pihak legislative dan eksekutif terkait muatan rancangan Qanun.

BPS Kabupaten Buton Selatan

 · Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Selatan (Statistics of Buton Selatan Regency)Jl. Protokol Kel. Saragi Kec. Pasarwajo Kab. Buton ; e-Mail: [email protected] Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Mendukung Masyarakat Adat untuk Melindungi Hutan | Setapak

Mitra-mitra SETAPAK kini menggunakan basis hukum yang berlaku melalui penerbitan peraturan adat di Kabupaten Bulungan untuk mendukung MHA dalam mendapatkan klaim Hutan Adat mereka. AMAN Kalimantan Timur bekerja di Kabupaten Bulungan untuk mendapatkan wilayah adat, sebuah bentuk pengakuan pengelolaan hutan masyarakat di tingkat regional.

Jumpa pers: masyarakat Wapichan mengungkap pelanggaran hak ...

 · Oleh Dewan Distrik Rupununi Selatan (SRDC), Region 9, Guyana. Jumpa Pers: untuk dirilis segera. Lethem, Guyana, 19 September 2017: Di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang ancaman terhadap hutan, lahan basah dan cara hidup mereka, masyarakat adat Wapichan dari Guyana (Amerika Selatan) telah membangun sistem canggih mereka sendiri untuk mempertahankan hak …

Badan Pusat Statistik

 · Website Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik (BPS - Statistics Indonesia) Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia, Telp (62-21) 3841195, 3842508, 3810291, Faks (62-21) 3857046, Mailbox : [email protected]

Pengalihan Kewenangan Pemberian Izin Usaha …

serta mendapatkan sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan didaerahnya. Respon atas tuntutan tersebut pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mendesentralisasikan urusan Pertambangan, energi dan sumber daya mineral ke daerah.

Fokus Liputan: Tambang Emas Tumpang Pitu dari Masa ke Masa ...

 · Dengan keputusan itu, seluruh gugatan dianggap gugur. Kesepakatan keluar, menetapkan BSI melalui Merdeka Serasi Jaya sebagai pengelola tambang emas. Sumber: BaFFEL *** Awal Maret 2014, Bupati Banyuwangi, Abdullah Anas, mengumumkan, Pemerintah Banyuwangi mendapatkan golden share 10% dari tambang emas Tumpang Pitu.

Kemendag Optimistis IC CEPA Tingkatkan Volume Perdagangan ...

 · Sebelumnya, Indonesia ingin menjadikan Chile sebagai hub (penghubung) di Amerika Selatan, melalui Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Chile (IC-CEPA), demikian menurut Direktur Perlindungan Bilateral Kementerian Perdagangan Ni Made Ayu Marthini. "Ini pertama kali Indonesia punya perjanjian dagang dengan negara Amerika Selatan.

Dampak pertambangan | Down to Earth

Fakta-fakta di atas kemudian menginspirasi lahirnya Tim Kerja Perempuan Tambang Kalimantan Timur, di Banjar Baru, Kalimantan Selatan pada tahun 1999. Di awal kiprahnya TKPT banyak belajar dan melakukan penelitian terhadap kasus-kasus pertambangan skala besar di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

LAPORAN KEGIATAN EKSPLORASI

pemerintah Republik Indonesia yang bergerak di bidang pertambangan batubara melalui Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi pertama yang ditandatangani pada tanggal 14 September 1982, dengan nomor perjanjian Kerja sama J2/Ji.DU/40/82, yang berlaku selama 30 tahun dari awal produksi komersial pertama di tahun 1993.

KAJIAN AKSES MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN GALIAN …

konvensi atau kesepakatan yang terbentuk dari keputusan diantara aktor. Akses legal, ditentukan berdasarkan hukum, adat, dan konvensi. Sedangkan akses ilegal beroperasi melalui paksaan (melalui kekerasan atau ancaman) dan diam-diam membentuk hubungan diantara aktor yang mencoba untuk mendapatkan, mengendalikan, atau mempertahankan

MEMBANGUN KETAHANAN BANGSA MELALUI PROGRAM CSR …

membangun ketahanan bangsa melalui program csr perusahaan pertambangan batubara yang tepat guna di kecamatan merapi barat, lahat, sumatera selatan Hadirnya industri pertambangan batubara di Kecamatan Merapi Barat, Lahat, Sumatera Selatan menimbulkan berbagai dampak kepada masyarakat seperti sosial, pendidikan, ekonomi, infrastruktur dan lingkungan.

"Melayani dengan SEHATI...

KPP Pratama Semarang Selatan. June 9 at 6:43 PM ·. "Melayani dengan SEHATI (Semangat, Berhasil, Tuntas, ber-Integritas) adalah melayani melebihi apa yang diminta atau diharapkan oleh Wajib Pajak, Saya menyebutnya dengan "Beyond Expectation"", - Hadi Susilo, Kepala KPP Pratama Semarang Selatan…

''Di mana ada tambang di situ ada penderitaan dan kerusakan ...

 · Sepanjang tahun lalu terjadi 45 konflik tambang yang mengakibatkan 69 orang dikriminalisasi dan lebih dari 700 ribu hektar lahan rusak. Mengapa konflik dan kerusakan lingkungan terjadi di wilayah ...

PERHAPI

Seperti diketahui, maka pada tanggal 21 Juli 1990 diselenggarakan Sarasehan Alumni Jurusan Teknik Pertambangan ITB dengan mengambil tempat di kampus ITB Bandung. Salah satu kesepakatan yang dihasilkan adalah pengakuan adanya kebutuhan yang mendesak untuk mendirikan wadah bagi para Ahli Pertambangan.

Dampak protokol Kyoto melalui clean development mechanism ...

Ratifikasi Protokol Kyoto merupakan sebuah kesepakatan internasional yang menunjukkan upaya yang sangat serius dalam menghadapi peruhahan iklim. Secara hukum Protokol Kyoto mewajibkan seluruh negara Annex I untuk secara bersama-sama menurunkan emisi gas rumah kaca rata-rata sebesar 5,2% dari tingkat emisi tahun 1990 pada periode tahun 2008-2.012.

(PDF) MEMBANGUN KETAHANAN BANGSA MELALUI PROGRAM …

membangun ketahanan bangsa melalui program csr perusahaan pertambangan batubara yang tepat guna di kecamatan merapi barat, lahat, sumatera selatan …

Kesepakatan Pemerintah RI Dengan PTFI Mengandung ...

 · Kolom "Freeport Seri I": Salamuddin Daeng (AEPI) Perusahaan pertambangan multinasional asal Amerika Serikat Freeport-McMoRan Inc. (NYSE: FCX) dan Pemerintah Indonesia Jokow- Jusuf Kalla (JK) akhirnya mencapai kesepakatan mengenai eksploitasi tambang PT Freeport Indonesia (PTFI) di Papua. Kesepakatan ini terjadi setelah lebih dari enam bulan kedua belah pihak …

Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan di ...

 · Pilihan melalui KIP, ditempuh apabila masyarakat membutuhkan informasi/ salinan data dari instansi pemerintah. Dalam beberapa kasus, WALHI kerap memenangkan sengketa informasi antara pemerintah daerah. Misalnya dalam kasus pencemaran lingkungan, maka dibutuhkan UKL/UPL untuk memantau praktik pertambangan sebuah perusahaan.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan

 · Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan (Statistics of Pesisir Selatan) Jl. Setia Budi Painan, Telp. (0756) 21004, Fax. (0756) 21004, email: [email protected] Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Analisis Perusahaan Pertambangan yang Mengalami Divestasi ...

LEMBAR PERNYATAAN . Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis Perusahaan Pertambangan Yang Mengalami Divestasi di Indonesia" adalah benar hasil karya tulis saya sendiri yang disusun sebagai tugas akademik guna menyelesaikan beban akademik pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.

BAGAIMANA CARA MEMBENTUK KELOMPOK PENAMBANG (RMC …

 · 4. Setelah mendapatkan Sertifikat RMC_APRI, Pengurus RMC segera melakukan pendataan anggotadan membuat kesepakatan-kesepakatan kelompok yang dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan RMC, yang meliputi: 1). Pembagian Tugas Pengurus dan Bidang-Bidangnya; 2).

Departemen Teknik Pertambangan

Pada bidang pertambangan, kuat tekan batuan menentukan metode penambangan yang akan digunakan, desain tambang bawah tanah, dan penyanggaan yang akan digunakan. Sedangkan pada bidang teknik sipil, kuat tekan batuan sangat mempengaruhi disain infrastruktur yang akan dibuat seperti pada perencanaan bendungan, pondasi dan terwowongan.

PR BERAT HERMAN DERU: HARUS RAIH KEMBALI HAK JUAL GAS ...

 · Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan (PDPDE Sumsel), Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan hak penjualan gas Blok Jambi Merang sebesar 15 MMSCFD. 2. Pemprov Sumsel menunjuk PDPDE Sumsel untuk melaksanakan kesepakan Pemprov Sumsel dengan pengelola blok Jambi Merang dalam hal rencana penjualan Gas sebesar 15 ...

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

disekitar lokasi pertambangan (Mangkoesoebroto,2012). Menurut laporan Dinas Pertambangan dan Energi Sumatera Barat (2004) Ada beberapa wilayah di Sumatera Barat yang memilki potensi emas diantara nya kabupaten Lima Puluh Kota, Sijunjung, Pasaman, Pesisir Selatan, Solok, Solok Selatan dan Dhamasraya.

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Desember 2002 melalui putusan Mahkamah Internasional di Den Haag disahkan ... pertambangan minyak dan gas lepas pantai Blok Ambalat dan Blok Ambalat Timur yang berada di perairan sekitar Kalimantan Timur yang berada dalam ... Namun hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai hal tersebut, maka dianggap blok tersebut tetap sebagai bagian dari ...

Malaysia Dengan Ekonomi Antarabangsa

 · Tuntutan NIEO melalui Dialog Utara-Selatan adalah : (a) Rundingan semuala beban hutang luar negara selatan (b) Penentuan semula syarat perdagangan dengan hasrat menstabilkan pasaran dan harga barangan serta deficit perdagangan (c) Perluasan pasaran barangan negara membangun (d) Pemindahan teknologi utara ke selatan (e) Penglibatan negara ...

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN …

7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Kalimantan Selatan. 8. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan. 9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan, yang secara ex-officio menduduki jabatan sebagai Kepala Inspektur Tambang di lingkungan Pemerintah Daerah. 10.

NIM: 140104070

ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, mendapatkan gambaran data yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dilapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, angket dan dokumentasi.

BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

pertambangan, namun hingga kini masih belum tergarap secara optimal. Dengan minimnya investor membuat semakin menenggelamkan potensi pertambangan di Kabupaten Tanggamus. Hampir di setiap kecamatan di Kabupaten Tanggamus memiliki kekayaan tambang yang terdiri dari emas, mangan, silica, bijih besi, galena, batu kapur dan pasir.

SOSIOHISTORIS INDUSTRI PERTAMBANGAN DI PULAU …

dilakukan oleh industri pertambangan. Menurut Erman (2009), proses ganti rugi yang dilakukan oleh pihak pertambangan hanya melalui tokoh-tokoh adat. Padahal semestinya dalam ketentuan adat, keputusan yang diambil harus berdasarkan kesepakatan seluruh masyarakat adat. Pilihan yang diambil oleh pertambangan untuk melakukan

STUDY VALUASI SMELTER PENGOLAHAN NIKEL MELALUI …

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pertambangan serta pengolahan nikel terpadu melalui smelter yang dimiliki oleh suatu perusahaan di Sulawesi Selatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, mengidentifikasi eksternalitas dari kegiatan smelter pengolahan nikel terhadap

Anak Usaha ABM Investama dan KIM Grup Teken Kerja Sama ...

 · JAKARTA - Melanjutkan tren positif di akhir tahun 2019, kontraktor tambang anak usaha PT ABM Investama Tbk (ABMM), PT Cipta Kridatama (CK) kembali mendapatkan kontrak kerja sama terbarunya di kuartal awal 2020. Kali ini CK sepakat mengembangkan kerjasama jasa pertambangan dengan 4 perusahaan yaitu PT Kuansing Inti Makmur (KIM), PT Karya Cemerlang Persada, PT …

TAMBANG EMAS MARTABE: Agincourt Resources Hentikan ...

 · Data Dinas Pertambangan dan Energi Sumut, potensi emas di Kecamtan Muara Batang Toru, Tapanuli Selatan mencapai 35 juta ton batuan logam, 2,49 juta ton ounce, emas dan 32,41 juta ton ounce perak, dengan rincian 1 ounce emas setara dengan 31,1 gram.PT Agincourt Resources telah mendapatkan izin usaha pertambangan di kawasan itu sejak 1997, dan ...

Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan

IUP diberikan melalui 2 tahapan, yaitu: Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) I. Pemberian WIUP Batuan. Badan usaha, koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah untuk mendapatkan WIUP batuan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya

Pertambangan dan Konflik di Indonesia

nasional berinteraksi dengan warga setempat. Namun, keseluruhan standar bersifat sukarela (voluntary), tidak jelas, dan tidak memiliki kekuatan hukum. Konflik Berdasarkan penelitian Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), areal pertambangan seluas 27.393,50 hektar yang berada di 21 kabupaten adalah wilayah konflik dengan warga setempat sepanjang tahun 2016.